Vereniging Indische Compagnie

Riswandha Imawan

KCM – 1 November 2005

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0511/01/opini/2175791.htm

Orientasi dagang yang amat kuat mendasari gerak Kabinet Indonesia Bersatu, menghasilkan gejala sosial-politik yang sama dengan aktivitas Verenigde Oost-Indische Compagnie. Karena itu, layak bila KIB dijuluki Vereniging Indische Compagnie, VIC, atau VOC Baru.

Fungsi VOC dan VIC sama, yakni mengisap kekayaan negara untuk kepentingan segelintir elite seraya menciptakan kemelaratan pada tataran rakyat. Bedanya, VOC berisi orang Belanda, VIC berisi bangsa Indonesia sendiri (Indische). Bila dikaitkan dengan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928, ada alasan kuat untuk menyatakan aktivitas para elite saat ini menjauh dari semangat bersatu.

Hakikat Sumpah Pemuda adalah pernyataan sikap cinta Tanah Air. Kata satoe pada tiap butir sumpah itu mengacu pada kesadaran tidak adanya jarak atau perbedaan di antara kita terhadap nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Namun, hadirnya VIC menguasai arena pembuatan keputusan di negara kita saat ini membuat pemerintahan Yudhoyono mengingkari roh Sumpah Pemuda 1928.

Logika dan semangat kapitalisme yang eksploitatif membuat kata satoe mengalami degradasi makna yang amat dahsyat akhir-akhir ini. Semangat itu pula yang mengakhiri kisah VOC secara menyedihkan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat Hindia Belanda. Dampaknya bergaung hingga kini. Terasa ironis bila gaung yang mulai melemah itu kembali ditabuh lagi oleh VIC.

Belajar dari VOC

Dari sejarah yang ditulis Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (1992), dan Houben, Kraton and Kumpeni (1994), diketahui, motivasi ekonomi adalah penggerak utama bangsa-bangsa Eropa menjajah kita. Metode utamanya mengeksploitasi konflik antarpenguasa lokal yang bernafsu meluaskan basis kekuasaan namun tidak memiliki cukup dana untuk melakukannya.

Banyak hal bisa dijadikan basis kekuasaan. Tapi, dari catatan Ricklefs dan Houben diketahui kombinasi basis politik dan ekonomi cenderung mengarah pada kelahiran rezim otoriter bila dibanding kombinasi lain, semisal politik dan budaya.

Benarkah sejarah mencatat, pergerakan politik di Indonesia diawali para pedagang melalui Syarikat Dagang Islam (SDI)? Benar. Tetapi, SDI melawan sistem, sementara VIC mengikuti bahkan mengamini sistem yang berlaku. Hingga sama dengan VOC, VIC justru menjadi Negara. Jangan heran bila konflik internal merebak dalam VIC sebab kompetisi yang harusnya terjadi di luar Negara kini dibawa masuk ke dalam wilayah Negara.

Apa ciri-ciri VOC sehingga kita melabelkan KIB sebagai VOC Baru?

Mereka masuk ke dalam politik dengan semangat berdagang, yang bermuara pada nafsu monopoli. Logika berdagang, beli sedikit untuk melakukan ekspansi, benar-benar diterapkan. Mereka memanjakan penguasa lokal dengan kenyamanan ekonomi, utamanya untuk berperang meluaskan kekuasaan menghadapi rivalnya.

Cara ini menciptakan jurang yang kian dalam dan lebar antara penguasa dan rakyat. Tetapi, ini terkait strategi devide et impera untuk mewujudkan hasrat monopolinya. Bibit-bibit konflik ditebar pada tataran elite maupun rakyat melalui perenggangan ikatan sosial rakyat Hindia Belanda, hingga ketergantungan pada Negara pun menjadi amat besar.

VOC bukan institusi independen. VOC dikendalikan 17 heeren (tuan) di Eropa. Mereka secara intensif melakukan rapat dan mengendalikan VOC yang beroperasi di Hindia Belanda. Jangan lupa, para opsir VOC adalah orang-orang ”terbuang” dari pergaulan di Eropa. Hingga moralitas untuk berpikir kepentingan publik benar-benar tidak dimiliki.

Persaingan di antara para saudagar berbasis logika kapitalis menciptakan praktik korupsi dalam tubuh VOC. Sejarah mencatat, korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi faktor utama ambruknya VOC dan meninggalkan kemelaratan berkepanjangan pada masyarakat Hindia Belanda.

VOC baru

Mungkin Presiden Yudhoyono terobsesi nasihat Osborne dan Gaebler (1993) tentang perlunya menanamkan semangat kewirausahaan di jajaran birokrasi pemerintah. Namun, konsep Reinventing Government tidak identik dengan menjadikan seluruh urusan pemerintahan sebagai commercial goods.

Wajah KIB menjadi VIC mungkin disebabkan kesalahan meletakkan segala urusan publik sebagai commercial goods. Harusnya DPR mengoreksi kesalahan ini. Namun, seperti dalam VOC, para penguasa politik di DPR memerlukan dukungan dana guna memperluas kekuasaan. Maka, jangan heran bila teriakan mereka hendak menolak tambahan biaya operasional Rp 10 juta atau interpelasi terhadap kenaikan harga BBM tidak lebih dari wacana politik yang tidak bermakna pada pertolongan terhadap nasib rakyat Indonesia.

Para nieuwen heeren (tuan-tuan baru) yang mengendalikan VIC terus memanjakan pusat-pusat kekuasaan. Misalnya, menaikkan dana operasional Presiden dan Wapres. Bersamaan dengan itu, menebar bibit-bibit konflik agar pusat-pusat kekuasaan lebih mudah dikooptasi. Sandiwara digelar melalui pernyataan simpang-siur. Presiden pura-pura terkejut karena tidak dilapori. Lalu memerintahkan untuk merevisi dana Rp 1,4 triliun. Logika saja, mana mungkin Presiden tidak tahu keputusan penting yang diambil dalam sidang kabinet? Kenyataannya, nilai anggaran tetap, alasannya yang diubah.

Bagaimana pada tataran rakyat? Sumbangan ala kadarnya Rp 100.000 per tiga bulan pada rakyat miskin tidak membantu mereka keluar dari kemiskinan, malahan memunculkan konflik horizontal. Mereka yang merasa sama melaratnya, namun tidak kebagian, mengamuk. Korbannya para ketua RT, pekerjaan sukarela yang kini berisiko tinggi. Ada Ketua RT bunuh diri tidak tahan diteror warganya yang miskin dan tidak terhitung yang dibawa ke rumah sakit karena stres berat.

Kini instrumen pelekatan solidaritas sosial terbawah (RT) rusak parah oleh bantuan dana yang belum tentu terus berlanjut. Sejarah akan mencatat, selain memperbanyak orang miskin, prestasi pemerintahan SBY-JK adalah merenggangkan ikatan sosial masyarakat Indonesia.

Sepak terjang VIC seolah menutup mata terhadap realita rakyat. Padahal, saat krisis melanda, rakyat menyelamatkan negara dari revolusi sosial dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka sendiri (Tadjudin, 2005). Lalu apa salah rakyat Indonesia pada negaranya? Apakah mereka harus percaya telah salah memilih pemimpin?

Simak saja. Dasar kebijakan hanya keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat bagi nieuwen heeren. Tidak mereka sadari, langkah ini menciptakan konsolidasi rakyat korban VIC. VIC menggiring legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk “Bersatu Kita Bisa Korupsi”. Kesejahteraan elite ditingkatkan terus dengan logika “laba BBM”, sementara rakyat ditindih beban dengan logika ”kerugian BBM”.

Kesenjangan di segala bidang ciptaan VIC, disertai penyemaian bibit-bibit konflik di seluruh struktur sosial kemasyarakatan, hanya mengakumulasi ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah dan berujung pada terbentuknya bom sosial yang amat masif.

Koreksi harus dilakukan. Pada tataran struktur reshuffle, restrukturisasi, redefinisi, reorientasi, dan membentuk presidium kabinet harus dilakukan SBY. Pada tataran kebijakan harus merapatkan jarak pendapatan tertinggi dengan terendah dan mengganti kebijakan bagi-bagi uang dengan penciptaan proyek padat karya.

Di atas segalanya, perubahan gaya kepemimpinan SBY-JK dari “berduel menjadi berduet”. Bagi Yudhoyono, memerlukan keberanian luar biasa untuk melakukannya setelah dimanjakan oleh VIC.

Alm. Riswandha Imawan adalah mantan Guru Besar Ilmu Politik UGM

Kebijakan GOBLOG! (atau pembuatnya)

Puncak Jaya Rusuh, Gedung DPRD dan Kantor Bupati Dibakar Massa

Veronika Kusuma Wijayanti - detikcom

Jakarta - Gara-gara warga tidak puas dengan pembagian bantuan langsung tunai (BLT), warga Puncak Jaya, Papua mengamuk. Kerusuhan besar pun terjadi. Gedung DPRD, kantor bupati dan pasar di Kabupaten Puncak Jaya, Papua dibakar massa.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.00 WIT, Jumat (13/10/2006). Massa yang marah merusak dan mengamuk di sepanjang jalan menuju Bandara Puncak Jaya sampai ke DPRD.

"Korban jiwa sampai saat ini belum diketahui. Jumlah aparat kepolisian tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah massa," kata Kabidpenum Mabes Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Bambang Kuncoko mengaku belum tahu jumlah korban, baik di pihak warga maupun aparat kepolisian. Hanya saat ini gedung DPRD sudah diajaga ketat aparat. "Jumlah anggota polisi yang menjaga tidak berimbang. Massa jumlahnya banyak sekali, belum ada laporan persis apakah kerusuhan sudah selesai atau belum," kata Bambang Kuncoko.

Kerusuhan ini awalnya dipicu oleh 300 warga yang tidak puas dengan pembagian BLT. Sebagian besar warga mengaku belum pernah menerima jatah BLT dan tidak tercantum dalam daftar penerima BLT, padahal mereka berhak menerimanya. (jon/asy)

...dan Ratu menyanyi:

#wow wow lelaki, angkatan darat
buset! aku tertipu lagi..
wow wow...

KINERJA PEMERINTAHAN SBY

Banyak Menteri Tidak Tahu Malu (!!!)


Jumat, 13 Oktober 2006
JAKARTA (Suara Karya): Tindakan sejumlah menteri yang terkesan memandang remeh persoalan bangsa merupakan cerminan sikap tidak tahu malu.

Kalangan pengamat menyebut mereka sebagai "pelaut yang lupa daratan", sementara "dermaga" yang menjadi tujuan dan tempat berlabuh bagi bangsa Indonesia masih jauh karena krisis multidimensional tak kunjung usai.

Demikian rangkuman pendapat pengamat politik Arbi Sanit dan ekonom Faisal Basri yang dikemukakan kepada pers secara terpisah di Jakarta, Kamis kemarin, menanggapi hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Hasil survei tersebut menunjukkan, selama dua tahun bekerja, KIB tetap belum memperlihatkan prestasi mengesankan (Suara Karya, 12/11).

Arbi dan Faisal mencontohkan kabut asap kebakaran hutan. Meski sampai dikeluhkan beberapa negeri jiran, masalah kabut asap ini justru menjadi bahan kelakar sejumlah menteri menjelang rapat kabinet, Rabu lalu –sampai-sampai Presiden Yudhoyono pun jadi marah.

"Menteri-menteri itu memang tak tahu malu, tebal muka bak tembok. Kalau merasa tak mampu, lebih baik mundur saja daripada merusak harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah," kata Arbi.

Menurut Arbi, rapor KIB masih "merah". Ini terjadi karena Presiden Yudhoyono tak bisa bertindak tegas terhadap menteri-menteri. "Ini merupakan konsekuensi Yudhoyono memaksakan pemerintahan dengan sistem parlementer. Padahal pascaamandemen, UUD 1945 mengamanatkan sistem presidensial. Jadi, pada dasarnya Presiden telah mengkhianati UUD 1945," ucapnya.

Berdasarkan kenyataan itu, menurut Arbi, sebenarnya DPR bisa memakzulkan (impeachment) Presiden. "Tapi yang terjadi parlemen justru mendukung pengkhianatan Presiden atas UUD 1945 karena mereka merasa sangat diuntungkan oleh sistem parlementer. Mereka (DPR dan Presiden) malah bersekongkol melanggar UUD 1945," ujarnya.

Meski dengan hak prerogatifnya Presiden bisa merekrut orang-orang partai masuk kabinet, lobi politik harus dihindari agar independensi lembaga presiden tetap terjaga. "Dalam merekrut anggota kabinet, Presiden harus memprioritaskan aspek kemampuan dan profesionalisme, bukan mengakomodasi kepentingan partai," kata Arbi.

Sementara Faisal Basri menilai, sejumlah menteri memang wajib dicopot dan tidak layak duduk lagi di kabinet. Mereka bukan saja berkinerja tidak bagus, tetapi juga terkesan kurang peduli terhadap nasib rakyat banyak. "Kalau jadi Presiden, saya ganti mereka," katanya.

Secara umum, Faisal menilai rapor pemerintah saat ini masih "merah" meski beberapa sektor terlihat "hijau", seperti tingkat inflasi bisa ditekan. Pemerintah, katanya, terkesan "sadis" karena menjadi "drakula" yang menghisap darah rakyat.

"Pemerintahan sekarang ini justru loyal kepada asing dengan mempersilakan mereka mengeruk kekayaan alam kita secara semena-mena," kata Faisal.

Dia juga menilai koordinasi antardepartemen sangat buruk sehingga tidak ada kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintahan Yudhoyono. "Ini karena ketidaktegasan Yudhoyono sendiri," ujarnya. (Yudhiarma)

...dan Ratu menyanyi:

#wow wow lelaki, angkatan darat
buset! aku tertipu lagi..
wow wow...

Kontradiksi Pokok Dunia

Kontradiksi pokok dunia saat ini adalah antara blueprint liberalisasi individualistik melawan skenario pemberdayaan.

Di ujung sananya, liberalisasi akan berakhir pada monopoli, karena pada hakekatnya liberalisme adalah pembebasan sebebas-bebasnya NAFSU akumulasi kapital, baik kapital finansial maupun kapital politik (kekuasaan).

Sebagai akibat persaingan yang sengit dalam liberalisme, para penguasa kapital akan membentuk kartel-kartel elitis untuk melindungi kepentingan mereka vis-à-vis kartel yang lain dalam membentuk hegemoni masing-masing. Maka akan terjadi perseteruan antar hegemoni yang akhirnya saling memakan.

Di sinilah letak permainan liciknya! Korban pertama dan utama dalam perseteruan itu tentulah pihak yang tak berdaya, yang berada di lingkar terluar kartel kapital (yang memang sengaja dikorbankan!). Korban berikutnya adalah lingkar kedua kartel. Demikian seterusnya, semakin sengit pertempuran maka korban yang jatuh semakin mengarah ke inner circle kartel. Bila pertempuran itu sudah harus memakan korban dari inti kartel, maka akan terjadi renego- siasi antar penguasa kapital untuk meminimalisir korban dari kalangan inti mereka masing-masing.

Kedua model tersebut (liberalisme dan pember-dayaan) mensyaratkan adanya kepemimpinan yang kuat. Liberalisme membutuhkan diktator seperti Bush, IMF, Soeharto, dan lain-lain untuk membuka lahan liberalisasi. Skenario Pemberdayaan pun memerlukan kepemimpinan ide yang kuat sebagaimana Chavez dan Ahmadi-Najad sebagai pelopor.

Dalam konteks kekinian Indonesia, unsur kepemimpinan ini sengaja dilemahkan. Pemimpin yang susiloBANCIyudhoyono dan mudah dikontrol sengaja dimunculkan dan didukung, agar kita dapat tetap dijadikan KONSUMSI pertempuran hegemoni tersebut.

Sayangnya, kita ini kok tidak sadar-sadar ya, kalau sedang menjadi konsumsi. Bukannya bergotong-royong membentuk front, malah membikin peruncingan- peruncingan antar bangsa dhewek....

Jagal-Penipu dicalonkan untuk menerima Nobel??

The Norwegian Nobel Committee
Norwegian Nobel Institute
Drammensveien 19
NO-0255 OSLO
Norway


Dear Nobel Committee Members,
The nomination of President Yudhoyono for the 2006 Nobel Peace Prize is a travesty of the aspirations that the Nobel Peace Prize represents to the world and I ask the Nobel Committee to decline the nomination.

The extrajudicial killings of these innocent Acehnese civilians during the Helsinki ‘peace process’ –Hamdani Hasyem, 22; Ekawati Abbas, 21, Mustafa Ahmad, 38, Rasyidin Abdulllah, 27, M. Yusuf, 25, Muslim, 31, Sulaiman Tgk Oh, 48, Abdurrahman Su’ud, 50, Asiah Hanafiah, 22, Ziadi Syamaun, 32, Samdika Alimuddin; Ibnu Hajar 48, Tarmizi Zakaria 22, Ishak Hasan, 32. Aminah Usman, 40, Muslem A. Latif, 25, Aminah Dawod, 60, Muzakkir, 24; Ridwan Abdurrahman, 28, Nazly Usman, 40, Asiah Ali, 45 (f), Jamaluddin Jalil, 30, Mahyuddin, 18, Anwar Sadat, 28, Mukmin, 35, Jamal, 21, Mohd Hasan Safari, 42; Sharifuddin Sarong, 51, Sulaiman A. Samad, 22, Jacob, 25, Zulkifli Hanafiah, 23– testify that President Yudhoyono, who had the authority to prevent these extrajudicial killings, is not a man of peace.

Amnesty International, Human Rights Watch, Tapol, The US State Department have well documented reports of the Indonesian government’s systematic repression which is exercised not only in Aceh, but also in West Papua and Maluku refuting the Indonesian government’s usual apportioning of blame to ‘rogue elements’ in its security forces.

East Timor
Let me assure the Committee, that in Indonesia, once a general, always a general. President Yudhoyono’s military career is further testimony that he does not meet the Nobel Peace Prize criteria. General Yudhoyono is a graduate of US military training programmes at Fort Benning, notoriously known as The School of Assassins. Of great concern is his tours of duty as a battalion commander in East Timor in the mid-70s and early 80s; may I remind you that from the 1976 invasion, East Timor remained closed to the outside world and by 1988, Asia Watch and Amnesty International reported the genocide of over 200,000 Timorese.

In 1999, General Yudhoyono was the TNI’s chief-of-staff of territorial affairs (with direct responsibility for East Timor) during the coordinated destruction of East Timor immediately after the United Nations-sponsored referendum.

Maluku
Yudhoyono, as the influential coordinating minister for politics and security, chose not to stop the militant Indonesian Muslim group, Laskar Jihad, composed of thousands of young Javanese Islamist militants and foreign fighters, when it entered a religious war between Christians and Muslims in Maluku province. Laskar Jihad was responsible for large scale killings in Maluku and elsewhere, and set up in the predominantly Christian province of Papua. According to the Papua Presidium the Indonesian government and military are behind Laskar Jihad’s presence in Papua: “They are set up as militias to fight the independence movement.”

Yudhoyono himself was seen as supporting Laskar Jihad by his words –“They also play a role in defending truth and justice that is expected by Muslims in Indonesia. For me, as far as what they are doing is legal and not violating law, then this is OK.”

West Papua
When Coordinating Minister for Politics and Security Affairs, Yudhoyono advanced repressive policies in West Papua, which, since 2003, still maintains a ban on foreign media reporting. As president, while professing a commitment to resolving the problems within West Papua, Yudhoyono’s appointments indicate it is brutal business as usual. On 21 June 2005, Maj. Gen. George Toisutta, who is close to the President, was appointed Military Commander of West Papua. In 1995-96, Toisutta was Deputy commander of Korem Wiradharma, in East Timor responsible for intelligence and mobilising the militia. In November 2003 he was Commander for military operations in Acheh during the second phase of martial law when he, intensified intelligence, increased the number of military posts in Acheh and gave military personnel civilian functions such as appointments as sub-district chiefs and equipping them with weapons. As recently as January 20, 2006, a 14 year old high school student, Mozes Douw, was killed by Indonesian troops in Paniai region, Papua.

For all of us, the Nobel Peace Prize not only is the sublime award of honour for the long and enduring commitment to peace, it is also an inspiration for everyone to serve peace likewise; in 1991 Francis Sejersted said of Aung San Sui Kyi –“In the good fight for peace and reconciliation, we are dependent on persons who set examples, persons who can symbolise what we are seeking and mobilise the best in us.”– President Yudhoyono who is responsible for crimes against humanity is no such model.

Yours sincerely,

...dan Ratu menyanyi:

#wow wow lelaki, angkatan darat
buset! aku tertipu lagi..
wow wow...

Mikir thok, setelah itu ngapusi.....

Itu Pun Saya Pikirkan

Riswandha Imawan

Bayangkan paniknya warga Yogyakarta pada Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05:50. Pada saat yang sama, di utara, gunung Merapi mengeluarkan awan panas atau wedhus gembel, di selatan gempa tektonik. Tidak ada tokoh panutan atau aparat pemerintah yang memberi informasi. Masyarakat saling mencari dan memberi informasi, seolah saat itu negara sudah tidak ada lagi.

Gempa hanya berlangsung 57 detik. Namun, kerusakan fisik dan psikis yang dialami warga Yogyakarta berkepanjangan. Warga khawatir akan adanya gempa susulan, koordinasi penanganan korban yang kacau-balau, dan makna tanda-tanda alam sebagai ayat Allah SWT.

Terkait gempa susulan, secara fisik tidak lagi meruntuhkan bangunan yang ada. Namun, secara psikis, sampai saat ini banyak warga terkejut selagi tidur mendengar deru kendaraan bermotor. Suara gemuruh mengingatkan mereka pada gempa. Tetapi kondisi ini bisa disebut ringan bila dibanding rasa khawatir warga akan masa depan mereka.

Untuk apa?
Pascagempa, ada satu presiden, tujuh menteri, dan satu gubernur berkantor di Yogyakarta, tetapi koordinasi penanganan bencana berantakan. Upaya pertolongan tidak berdasarkan program yang sistematis. Kehadiran banyak pejabat negara seolah hanya rombongan manusia yang memberi hiburan, bukan solusi terhadap penderitaan warga.

Rumus dasar rescue baru recovery seolah tidak dipahami. Listrik mati, komunikasi tidak jalan. Maka tindakan awal (selain menolong korban) adalah mencari sumber listrik alternatif (seperti genset) dan mengerahkan seluruh alat komunikasi (CB radio) yang ada. Demikian pula dengan alat transportasi. Mengapa tidak memerintahkan mobilisasi seluruh mobil dinas pemerintahan yang ada di Yogyakarta?

Tindakan itu sah dilakukan, sebab pemerintah memiliki kapabilitas regulatif untuk kebaikan publik. Jadi keluhan mengenai bahan pangan atau pakaian, bisa diatasi dengan memerintahkan seluruh toko dan gudang yang ada, yang tiba-tiba tutup —padahal bangunannya utuh— untuk membongkar isinya dan digunakan untuk menolong rakyat. Tampaknya otoriter, tetapi itulah seni memimpin. Pemimpin sejati paham betul kapan dan sampai tingkat apa dialog diberikan toleransi, lalu mengambil keputusan untuk bertindak bila dia yakin akan ketepatan waktunya.

Santunan
Apa yang kita saksikan? Warga Yogyakarta justru disuguhi politik "Tebar Pesona" dengan janji-janji ala kampanye. Angka bantuan berlimpah di layar TV, entah kapan dapat segera digunakan oleh korban gempa. Wapres muncul dengan keputusan pemerintah menyediakan jatah hidup 60 kg beras dan uang tunai Rp 1 juta per bulan untuk tiap kepala keluarga korban bencana. Selain itu ada bantuan dana rehabilitasi bangunan Rp 10 juta (rusak ringan) dan Rp 30 juta (rusak berat).

Mudah-mudahan Wapres sudah berkonsultasi dengan Presiden sebelum memutuskannya. Sebab implikasi keputusan itu amat dahsyat. Menurut data terakhir, kebijakan ini mengharuskan adanya dana segar Rp 4,5 triliun hingga Rp 5 triliun . Ini jumlah yang amat besar dan akan diambil dari APBN. Apakah hal ini tidak berakibat guncangnya struktur anggaran? Kalau jawabnya "ya," maka ada alasan untuk menghitung ulang APBN dan itu berarti ada alasan untuk menunda lagi program riil mengangkat kehidupan rakyat.

Dalam kondisi seperti ini, warga tidak membutuhkan sederet rencana. Yang diperlukan rakyat adalah tindakan nyata dari pemerintah. Misalnya, warga bertanya, mengapa tidak dikerahkan alat-alat berat yang dimiliki TNI untuk mengevakuasi korban dan membersihkan runtuhan bangunan? Bukankah Yogyakarta dikelilingi markas batalyon TNI di Kartasura, Klaten, Purworejo, Magelang, bahkan di Yogyakarta sendiri?

Mengapa Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, tidak segera memerintahkan mobilisasi (alat berat) TNI? Ini bukan masalah dwifungsi. Itu kuno. Di negeri lain, bila ada keadaan darurat seperti bencana alam, tentara yang pertama kali digerakkan untuk menolong. Ini soal kemampuan riil, bukan teori atau wacana.

Orang pun bertanya, apa relevansi Presiden berkantor di Yogyakarta? Apakah mengurus bencana Yogyakarta merupakan satu-satunya tugas Presiden? Bukankah Presiden menurunkan derajatnya sendiri dengan mengambil alih fungsi Gubernur DIY?

Boleh saja berkantor di Yogyakarta, bila bencana ini sangat urgen. Misalnya menjadi bencana nasional. Tetapi gempa Yogyakarta tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Presiden bersikukuh, yang penting bukan soal status gempa dahsyat di DIY dan Jateng itu bencana nasional atau bukan, tetapi kualitas penanganannya.

Agaknya presiden lupa, justru penanganan itu yang dikeluhkan orang. Lagi pula, kalau bukan bencana nasional, mengapa Presiden berkantor di Yogyakarta? Sementara di Aceh yang menjadi bencana nasional tidak berkantor di sana?

Saya pikirkan
Jawaban terhadap pertanyaan itu terkait dengan mistisisme konsep kekuasaan Jawa. Berdasar ajaran Islam, orang Jawa percaya bahwa alam semesta dan segala pergerakannya itu adalah ayat Allah SWT bagi para ulul albab, orang yang berhati dan berpikir. Bagi orang Jawa, laut selatan dan gunung Merapi adalah wujud konkret ayat Allah.

Hingga ketika bencana terjadi secara bersamaan, mereka pun bertanya "Allah sedang memberi pesan apa?" Mengapa gempa di laut selatan serempak dengan letusan Merapi di utara? Mengapa episentrum tepat di garis lurus dengan Keraton dan Merapi? Mengapa gedung di lingkungan keraton yang menyimbolkan keadilan dan kearifan runtuh, sementara gedung lain di dekatnya tetap berdiri?

Allah SWT seakan mengingatkan, ada yang salah dengan tindakan kita sebagai hambanya. Gempa di Nabire (timur Indonesia) disusul tsunami di Aceh, gempa di Nias (barat Indonesia), lalu gempa di Yogyakarta (tengah Indonesia). Disambung lagi gempa di Wamena (timur) dan di Padang (barat). Ini peringatan serius yang tidak bisa dijawab dengan gaya teatrikal.

Mengobral janji sebagai wacana sambil berucap "Itu pun saya pikirkan" saja tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian pula dengan berbaur dengan korban sambil berdendang. Tindakan semacam ini hanya mengingatkan rakyat pada legenda Kaisar Nero yang memainkan biola sambil melihat Roma dibakar. Hanya menegaskan tipisnya sense of crisis dan sense of humanity para elite.

Kalau sampai orang dihukum masuk penjara karena menjaga keutuhan NKRI (seperti dialami Eurico Gueteres) oleh negaranya sendiri, hukum ditegakkan untuk penjahat kelas maling ayam sementara bisa dinegosiasikan bagi konglomerat, jelas ada yang salah dengan bangsa Indonesia. Apakah ini juga masuk dalam materi kalimat "Itu pun saya pikirkan?"

Entahlah. Namun konseptualisasi mistis bahwa poros laut selatan dan gunung Merapi merupakan basis kekuasaan, membuat pemerintahan untuk sementara pindah ke Yogyakarta. Manfaatnya pun dipertanyakan orang. Kecuali menjaga citra popularitas pribadi juga untuk kepentingan menjaga kekuasaan politik. Ungkapan "Itu pun saya pikirkan" terbukti hanya sebatas retorika. Pantas, sebab ungkapan itu diucapkan dengan gerakan tangan menjauh dari tubuh. Bukankah pikiran kita ada di dalam tubuh (kepala)? Hingga ketika gerakan tangan menjauh, itu pun saya pikirkan.

Riswandha Imawan
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

...dan Ratu menyanyi:
#wow wow lelaki, angkatan darat

buset! aku tertipu lagi..

wow wow...

SBY got no grip on his boys...

Mengendalikan kelakuan anakbuahnya saja tak mampu kok!!!

Politics and Business Mix in Indonesia


By Bill Guerin

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HG22Ae01.html

July 22, 2006
JAKARTA - On taking office, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono advised his officials to divest their personal business interests to avoid any allegations of conflict of interest hounding his reform-oriented government.

Nearly two years into his term, that call hasn't been universally heeded, and the growing nexus of public and private interests is starting to win his administration unfavorable comparisons to former president Suharto's New Order government, where business and politics openly and often mixed to corrupt effect.

Nowhere is Yudhoyono's reform discrepancy more apparent than with the publicly listed conglomerate PT Bakrie & Brothers, which currently has a market capitalization of about US$500 million and is 80% owned by the family of Coordinating Minister for People's Welfare Aburizal Bakrie, a holdover tycoon from the Suharto era.

The company accumulated more than $1 billion in debts at the height of the 1997-98 Asian financial crisis, but the minister since has returned to the top echelon of Indonesia's richest people. Forbes magazine reckoned Bakrie was worth an estimated $735 million in 2004, making him the fourth-wealthiest person in the country after the three tobacco barons who owned cigarette makers Gudang Garam, Djarum Group and Sampoerna.

Bakrie's businesses were still running in the red that year, nursing high debt loads left over from financial crisis and generating total losses of about Rp200 billion ($21.9 million). After Yudhoyono's first full year in office in 2005, Bakrie dramatically returned to the black, generating positive net earnings and profits of Rp267 billion and Rp223 billion, respectively. And industry analysts predict that Bakrie's profits will soar this year.

Back in Business
Nowadays, the diversified Bakrie group businesses are locked into several government projects and there are apparently many more in the pipeline. This week the government's Downstream Oil and Gas Regulatory Body, BPH Migas, announced it had picked Bakrie Pipe Industries as its preferred bidder to build a controversial new $1.26 billion gas pipeline connecting Java and Kalimantan, the Indonesian portion of Borneo island.

Bakrie championed the 1,219-kilometer East Kalimantan-Java gas pipeline, part of the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) project, in his former government capacity as coordinating minister for the economy. He is on record as saying the government could appoint the contractor of the project, which was later won by his family business, without competitive bidding.

State-owned gas transmission and distribution company PT Perusahaan Gas Negara (PGN) - which had teamed up with the China National Offshore Oil Corp (CNOOC, that country's largest offshore oil producer) and landed funding from the World Bank and the Asian Development Bank - has subsequently claimed that its bid had been leaked, although not pointing the finger at any specific competitor.

The deal has nonetheless gone through, and Bakrie is now negotiating with Kalimantan gas producers to secure supplies for the pipeline project, which the company expects to finish by 2009, according to Bobby Gafur Umar, Bakrie's president. The pipeline is expected to carry 1 billion cubic feet of natural gas per day from gas fields in East Kalimantan to users in Central Java by 2009. Umar told reporters on Tuesday, "I'm sure the government will go all out to see this project gets completed."

Those estimates are highly controversial, however. Some industry analysts say the level of gas reserves in East Kaliman-tan are not sufficient for the project's scope and could quickly represent a conflict with Indonesia's liquefied natural gas (LNG) contractual export commitments to major customers in Japan, South Korea and Taiwan.

Indonesia has in recent years been the world's largest LNG exporter, but the government is now considering importing the fuel to help meet its ballooning domestic energy demand. A recent government study shows it may cost Indonesia as much as Rp18 trillion a year in lost gas-export revenues to divert the gas for domestic purposes from gas-rich Kalimantan - raising big cost-benefit questions that some industry analysts contend have not been properly analyzed.

Shipping gas to Java, industry experts say, would be far more economical. LNG production at the Bontang plant in Kalimantan could fall to nearly half its current volume from 2009-10 when the new pipeline comes online, the same experts say. Bontang is already struggling to meet annual production commitments because of a shortfall in gas supplies from increasingly spent gas fields operated by Total, Chevron and Vico Indonesia.

With global oil prices soaring, the government's current push to switch to non-petroleum fuels to lower dependence on oil arguably makes good policy sense. At the same time, it will clearly benefit energy conglomerates such as PT Bakrie & Brothers as national power stations are converted to use more natural gas or coal and biofuel is given government priority over fossil fuel usage.

Bakrie, 59, who was chairman of the Indonesian Chamber of Commerce, Trade and Industry for 10 years until 2004, bats back any criticism of conflict of interest and that certain government policies favor his family's private concerns over national interests. He frequently maintains that he no longer has any management role or formal position in his family-run company.

Moreover, all government decisions for the energy sector, he insists, are made collectively. Bakrie admits he pressed for the controversial Kalimantan-Java pipeline project, but notes that "among 18 factories producing pipes, one of them is the Bakrie Group. That can't be helped."

Riches to Rags to Riches
Achmad Bakrie founded Bakrie & Brothers in 1942 as a general merchant and trading company. His eldest son, Aburizal Bakrie, took control of the family business upon his death in 1988, and along with his two brothers, Nirwan and Indra, the second generation of entrepreneurs rapidly expanded into areas as diverse as steel-pipe manufacturing, telecommunications, rubber and oil-palm plantations, petrochemicals, property, banking, insurance, infrastructure, mining, and media. By the 1990s, an era when Indonesia was heralded by the World Bank as a "miracle" economy, Bakrie & Brothers was one of the country's leading conglomerates.

Then the Asian financial crisis hit. By December 1999, Bakrie's three main holding companies owed Rp4.3 trillion to the government-run Indonesian Bank Restructuring Agency, making it IBRA's fourth-largest debtor. Combined with the debts it owed to hundreds of different foreign creditors, its total debts peaked at about Rp10 trillion.

The debt-restructuring agreement the family signed with IBRA in November 2001 left the Bakries with a mere 2.92% shareholding in what had been the largest conglomerate in Indonesia with about $5 billion in net assets and 71 different subsidiaries. About 95% of the companies' shares were transferred to creditors in debt-for-equity swaps, while the remaining 2.08% of the company belonged to the public.

The Bakrie family's fortunes reversed again beginning in 2003, when the assets of one of the world's biggest thermal coal mines, PT Kaltim Prima Coal, were scooped up by the family soon after the government started negotiations with global mining giants BP and Rio Tinto, which were forced to sell their concessions to resources under new nationalistic mining laws.

Bakrie-affiliated PT Bumi Resources said it had received loans amounting to $404.5 million from international lenders to help finance the $500 million acquisition. Singapore's United Overseas Bank and Credit Suisse First Boston provided a combined $318 million, according to company statements. Bumi already owned PT Arutmin Indonesia, another big coal producer it had bought in 2001 from BHP Biliton Australia for $180 million in another government-forced sale. Together, these two mines accounted for nearly 40% of Indonesia's total coal exports last year.

Bumi, currently with a market capitalization of $1.76 billion, announced in March it would offload both mines to a consortium of local companies led by Jakarta-based investment bank Renaissance Capital for $3.2 billion, thus giving the company an apparent windfall profit of more than $2.5 billion.

Those earnings will provide capital to finance Bakrie's new plans to invest heavily in Indonesia's underdeveloped oil-and-gas sector. With the industrialization of China and India pushing up demand for oil and gas to unprecedented levels, and the upward impact the conflict in the Middle East has had on crude prices, Bakrie has its eye on plumbing Indonesia's under-exploited fuel reserves to cash in on spiraling global fuel prices.

Ken Farrell, Bumi's director of operations, reportedly described the opportunity as too good to miss. "After we've paid for a dividend and a share buyback, we will have - including debt - up to $5.5 billion in the war chest." Bumi is also in the process of taking over its sister company, PT Energi Mega Persada Tbk, a provider, developer and explorer in the upstream oil and gas business with a market value of about $841.7 million.

Big Government Deals
Bumi can use the cash from its divestment in coal-mining assets to bankroll Energi's mostly undeveloped oil and gas blocks and also make further acquisitions. Energi bought five oil and gas blocks in Indonesia late last year. If, as expected, the merger goes through, it will create a national energy champion that has the potential to be the biggest oil-and-gas concern in the Asia-Pacific region, with a market value of some $2.8 billion based on current prices.

Next year Energi will begin supplying between 120 million and 130 million cubic feet of gas per day to several electricity-generating power plants in East Java. The contract runs for 15 years and is worth an estimated $3 billion. It will also supply gas to PGN, state oil-and-gas company Pertamina, and PT Petrokimia Gresik.

The first phase of Energi's 100%-owned Terang-Sirasun-Batur field development off Java is targeting a production startup by 2008 and will cost at least $275 million. Bumi plans to issue 14.4 billion new shares to finance the acquisition, while each Energi shareholder will have the right to convert their shares to Bumi on a 1:1 basis. The domestic and foreign minority shareholders of both companies will vote on the merger plan at the end of July and the deal is due for completion on August 9.

Investor confidence in Energi has recently been hit to a degree by a drilling accident at one of its fields in Java, alleged to have been caused by subsidiary Lapindo Brantas. Energi says the damages are manageable and are partly covered by insurance, but traders believe the ecological disaster could result in huge damages and compensation payouts.

The government has recently announced an ambitious bio-energy program that will include a massive Rp200 trillion investment over the next five years to promote the use of alternative fuels such as bio-diesel and ethanol made from palm oil, cassava, jatropha and sugarcane. Toward that end, state planners hope to develop another 3 million hectares of plantations over the next five years to help meet biofuel demand.

In line with that policy, PT Bakrie Sumatera Plantations, which generates about 33% of Bakrie's total revenues, plans to expand by 2008 its oil-palm plantations in Sumatra and Kalimantan to 40,000 hectares. The company also holds a 70% stake in Bakrie Rekin Bio-Energy, a joint venture with state-owned contractor Rekayasa Industri, which was established to construct a big new bio-diesel plant early next year.

The $25 million bio-diesel factory is expected to come onstream in mid-2008, and will have an initial capacity of 60,000-100,000 tons of bio-diesel. Bakrie will provide the raw materials needed, including crude palm oil and other feedstock, while Rekayasa Industri would provide engineering and construction expertise.

The bigger Bakrie money, however, will come from old-fashioned infrastructure. About 55% of Bakrie's revenues come from the infrastructure sector, which is highly dependent on government contracts and licenses for its livelihood. Bakrie has recently won several big-ticket infrastructure projects, including a $66 million gas pipeline connecting Java to Sumatra and a gas-distribution project to West Java worth $37 million.

Bakrie Power, meanwhile, is working with China-owned Chengda Engineering Corp and the Bank of China to resurrect the once-stalled Tanjung Jati project, a steam-powered 1,320-megawatt electricity-generating plant project in Cilacap, Central Java - the same area that was hit by Monday's tsunami. The project is worth an estimated $1.1 billion and will receive funding from the Bank of China.

The Bakrie subsidiary has also set aside $1.7 billion to build a 1,320MW coal-powered electricity plant with the help of state electricity firm PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and an integrated steel factory. The $1.4 billion power project will begin next year and is estimated to take about three years to complete. The $300 million integrated steel factory, meanwhile, is likely to be built in West Java and have an annual production capacity of 1 million tons.

Together with Indian firm Welspun Gujarat Stahl Rohren Ltd, PT South East Asia Pipe Industries (Seapi), a Bakrie subsidiary, won a tender to supply a 168.6-kilometer undersea gas pipeline for PGN. The pipeline will stretch from Maringgai harbor in Lampung, South Sumatra, to the Bekasi Estuary in West Java. Seapi won $65.8 million of the project's total $84.2 value.

Never Been Burned
The Bakrie Group has never in its long history been linked to any scandal or government corruption, despite perennial concerns about possible conflict of interest with the family's strong political connections. Unlike most developed countries and some regional neighbors such as Thailand, Indonesia has no legal regulations barring government officials from having business interests while they hold public office.

Anung Karyadi, a staffer with global corruption watchdog Transparency International's Indonesian affiliate, contends that the Indonesian government should establish clear regulations on how family members and close associates of government officials conduct their business.

The government has long planned to set up an independent national public procurement office to reform the procurement system, but those plans are still on the drawing board. There have notably been few, if any, government moves toward developing a national competitiveness framework aimed at breaking up big business monopolies and promoting more growth-promoting entrepreneurialism.

Some analysts argue that the growing mix of business and politics under Yudhoyono's administration looks familiar to those who remember Suharto's government. Then, Suharto's six children and a handful of his favored business associates controlled large swaths of the Indonesian economy. And, they note, the Bakrie family business was then, and is today, Indonesia's top conglomerate. ***

Serdadu pembohong, di mana watak ksatriamu???

Tempatkan Militer di Pos Penting, Citra SBY Bakal Hancur

Muhammad Nur Hayid - detikcom Jakarta -
Kecenderungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat kalangan militer duduk di pos strategis mendapat kritik tajam. Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza menilai langkah itu akan menghancurkan citra SBY sebagai penerus reformasi.

"Ini akan merugikan SBY. Harusnya dia mempertimbangkan psikologi masyarakat yang masih kuat saat dipimpin oleh militer," kata Yusron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2006).

Menurut Yusron, SBY seharusnya bisa mengawal proses reformasi ini secara baik dengan cara meletakkan orang-orang profesional di bidangnyan untuk menduduki pos strategis tanpa meletakkan orang-orangnya.

"Akan kacau balau kalau jabatan strategis diberikan kepada orang terdekatnya bukan atas dasar profesionalisme," ujar dia.

Terkait pelantikan direksi TVRI yang diduga juga diisi oleh orang-orang titipan, Yusron mengaku sangat kecewa karena akan membuat TVRI semakin terpuruk dan tidak akan bisa bersaing dengan televisi swasta lainnya.

"Ini harus dipertimbangkan lagi untuk dilakukan seleksi ulang karena kita memilih dengan pengawas dulu agar bisa membenahi TVRI menjadi televisi yang bisa bersaing dengan yang lain," ujarnya.(san

....dan Ratu menyanyi:
#wow wow lelaki, angkatan darat
buset! aku tertipu lagi..
wow wow...

Once again, SBY's a liar!!! Want more evidences?

Tjipta Lesmana menulis:
”Ketiga, sumber data yang ditampilkan tidak disebutkan. Apakah dari Badan Pusat Statistik (BPS)? Atau Bappenas berdasarkan olahan data dari BPS? Kalau dari BPS, apakah survei terakhir oleh BPS dilakukan pada Februari 2005? Data yang dipergunakan BPS pun data akhir 2004 tatkala pemerintahan SBY baru berusia 70 hari?!”

Kutipan tersebut mengandung makna bahwa data yang ditonjolkan oleh Presiden SBY dalam pidatonya adalah manipulasi. Hasil kerja Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri diklaim sebagai hasil kerjanya.

Sengaja atau tidak, sepengetahuan Presiden SBY atau tidak, itu bukanlah sikap dan tindakan terpuji dari seorang Presiden RI yang seharusnya memiliki sifat kejujuran dan kenegarawanan. Apalagi seorang SBY yang menyandang gelar akademis, doktor, dari perguruan tinggi yang dikenal memiliki reputasi tinggi, yaitu IPB.

Terlepas dari masalah sumber data dan akurasi angka, kiranya Presiden SBY sangat memerlukan dukungan angka untuk mendongkrak kredibilitas sebagai Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung.

Dengan kenaikan harga BBM yang sangat fantastik dan sungguh menyengsarakan rakyat, serta didera oleh bancana alam yang tak kunjung henti, upaya Presiden SBY dan Kabinetnya untuk ”membangun kembali” citranya, sungguh merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun demikian, mengklaim hasil kerja Presiden Megawati dan Kabinetnya, sekali lagi, sungguh bukan sikap dan tindakan terpuji.

Rupanya, sengaja ataupun tidak, terencana ataupun tidak, ”asas” tujuan menghalalkan cara ternyata ”terpaksa” harus dipakai.

Ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru oleh siapa saja. Terutama generasi muda.

Hal itu sudah merupakan "wilayah" moralitas dan integritas seorang pemimpin.

Jadi, persoalannya bukan tidak ada data yang sahih, sebagaimana yang ditulis Tjipta Lesmana, melainkan menyangkut moralitas.

HES
24 Agustus 2006

....dan Ratu menyanyi:
#wow wow lelaki, angkatan darat
buset! aku tertipu lagi..
wow wow...

Tidak Ada Data Sahih di Republik Ini (?)

Tjipta Lesmana

KCM – 24 Agustus 2006
Pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Ke-61 telah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama politisi dan pengamat ekonomi. Pasalnya, dalam pidato itu Presiden mengemukakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada 2005. Kenapa heboh?

Pertama, data yang ditampilkan Presiden tampaknya membuat banyak pihak tidak percaya, bahkan terkejut. Data itu dinilai sebagai pemutarbalikan fakta di lapangan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2005 sebesar rata-rata 126 persen diyakini sungguh membawa sengsara bagi rakyat kecil yang jumlahnya mungkin separuh dari penduduk Indonesia.

Kedua, melalui data yang ditampilkan, Presiden terkesan hendak mengatakan kepada seluruh bangsa bahwa ”pemerintahan saya telah menunjukkan prestasi kerja”, sekaligus menepis tudingan-tudingan bahwa kehidupan rakyat semakin sengsara sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. Penurunan 7,4 persen —secara statistik— amat signifikan walaupun angka itu menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 6 tahun. Pengambilan data dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 memperlihatkan the president is playing with figures. Kenapa harus diukur semenjak 1999? Tahun 2005 kapan? Januari —jauh sebelum harga BBM dinaikkan pada 1 Maret dan 1 Oktober? Atau Desember? Tidak jelas.

Ketiga, sumber data yang ditampilkan tidak disebutkan. Apakah dari Badan Pusat Statistik (BPS)? Atau Bappenas berdasarkan olahan data dari BPS? Kalau dari BPS, apakah survei terakhir oleh BPS dilakukan pada Februari 2005? Data yang dipergunakan BPS pun data akhir 2004 tatkala pemerintahan SBY baru berusia 70 hari?!

Kecewa dan Penasaran
Reaksi dan kecaman berbagai pihak, sebenarnya, mencerminkan kekecewaan mereka, sebab semua orang sesungguhnya kepingin tahu bagaimana ”potret kemiskinan” Indonesia setelah kenaikan harga BBM yang fantastis pada 1 Oktober 2005. Kita sesungguhnya juga penasaran mau tahu sejauh mana kebenaran asumsi para ekonom di sekeliling pemerintahan SBY yang sejak awal haqul’yakin bahwa kenaikan harga BBM jika ditunjang oleh bantuan langsung tunai (BLT) pasti akan menurunkan tingkat kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan rakyat.

Urusan data di republik tercinta ini —data sahih maksud saya— rupanya amat pelik, kalau tidak dikatakan muskil. Pertama, karena terlalu banyak instansi yang melemparkan data kepada publik: dari mulai BPS, kantor Bappenas, kantor Menteri Koordinator Perekonomian, kantor BKKBN (pada era Orde Baru), pihak universitas, dan Bank Dunia. Beda dengan Amerika, misalnya. Di sana hanya ada satu instansi yang diberikan otoritas untuk berbicara tentang data kependudukan dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemiskinan, yaitu US Census Bureau.

Kedua, kriteria ”miskin” berbeda antara satu instansi dan instansi yang lain. Ketiga, sesuai dengan prinsip information is power, data demografis di Indonesia sering dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan, BPS pun tidak selamanya bisa dipercaya, sebab BPS —terutama pada Orde Baru— bisa disetir penguasa, atau harus tunduk pada kemauan penguasa. Contoh mutakhir ketika BPS belum lama ini merilis angka-angka kemiskinan yang tampaknya kurang menyenangkan pemerintah, pimpinannya kontan ”diundang” oleh Menko Perekonomian untuk diajak berkonsultasi. Hasil ”konsultasi” berupa kesepakatan bahwa perlu disusun kriteria orang miskin yang lebih up to date!

Di Amerika, presiden sekalipun tidak dibenarkan mengintervensi US Census Bureau. Institusi ini benar-benar otonom sehingga setiap data dan kajian yang dirilis otomatis diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

BPS Tidak Konsisten
Simaklah baik-baik beberapa data mengenai kemiskinan di Indonesia di bawah ini.

Pada November 2001 Bank Dunia mengatakan, 60 persen rakyat Indonesia tergolong miskin; 10 persen sampai 20 persen di antaranya miskin absolut. Kriteria yang dipakai adalah pendapatan 2 dollar AS/orang/ bulan. Dengan kriteria konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari (atau Rp 90.000). BPS pada Februari 2002 menyatakan, penduduk miskin pada 2000 berjumlah 37,3 juta atau 18,95 persen.

Tanggal 27 Maret 2003, Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengemukakan jumlah orang miskin di Indonesia 34,8 juta atau 18,2 persen. Tanggal 23 Januari 2005 Bank Dunia merilis data yang mengejutkan: 110 juta penduduk RI miskin karena penghasilannya di bawah 2 dollar AS/hari.

Menjelang pengumuman kenaikan harga BBM yang kedua kalinya, BPS pada 13 September 2005 merilis data 37,2 juta penduduk miskin (16,9 persen). Jika kenaikan harga BBM mendongkrak inflasi menjadi 15 persen, maka garis kemiskinan menjadi Rp 175.000 sehingga jumlah orang miskin menjadi 62 juta jiwa. Namun, kalau harga BBM naik 95 persen, garis kemiskinan menjadi Rp 190.000 hingga Rp 200.000, sedangkan orang miskin bertambah menjadi 80 juta.

Tanggal 9 November 2005 BPS mengatakan, akibat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen pada 1 Oktober 2005, garis kemiskinan yang semula Rp 150.000/bulan dan ”mendekati miskin” sebesar Rp 175.000 tidak lagi akurat. Jumlah orang miskin bertambah 8,6 juta menjadi 24,1 juta. Sehari kemudian, Sri Mulyani yang menjabat Ketua Bappenas mengakui bahwa garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 175.000/bulan akibat kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 dan pemerintah kewalahan menambah dana BLT, sebab penambahan penduduk yang mengaku miskin sangat besar.

Perhatikan baik-baik betapa tidak konsisten BPS dengan data yang dibuatnya sendiri. Jika harga BBM naik 95 persen, jumlah orang miskin menjadi 80 juta, menurut BPS. Namun, ketika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, BPS mengatakan jumlah orang miskin bertambah 8,6 juta menjadi 24,1 juta...!

September nanti BPS dijadwalkan akan merilis hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang terbaru. Kita tidak tahu bagaimana BPS merilis angka kemiskinan terbaru yang tampaknya harus ”disesuaikan” dengan angka yang sudah diumumkan oleh Presiden Yudhoyono pada 16 Agustus. Bisakah BPS jujur sejujurnya, bahkan menolak tekanan penguasa dalam bentuk apa pun dalam membuat data?!

Tjipta Lesmana
Anggota Kelompok Kerja Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional